| 1 |
Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial |
Indeks Potensi Kerawanan Sosial |
IPKS merupakan suatu indeks komposit (gabungan berbagai angka indeks) yaitu indeks kerawanan kemiskinan, indeks kerawanan lingkungan dan kesehatan, indeks kerawanaan prasarana fisik, indeks kerawanan modal sosial, indeks kerawanan keamanan dan ketertiban serta indeks kerawanan perekonomian yang menggambarkan tingkat kerawanan sosial suatu wilayah. |
| 2 |
Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak |
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak |
Jumlah perempuan dan anak yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) pada tahun tertentu berbanding jumlah perempuan dan anak pada tahun yang sama, dengan data berupa hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan data kondisi awal diambil dari SPHPN tahun 2016.
Rumus : Prevalensi Kekerasan pa=(J pak)/(J pa) ×100%
J pak : Jumlah perempuan dan anak yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir
J pa : jumlah perempuan dan anak pada periode yang sama
|
| Indeks Pembangunan Gender |
IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. |
| 3 |
Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana |
Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah |
Mengukur kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan parameter : SDM (50%), Sarana dan Prasarana (35%) serta Kesiapsiagaan Masyarakat (15%). SKPD Penanggung jawab : Dinas Gulkarmat (SDM 50%, Sarana dan Prasarana 50% serta Kesiapsiagaan Masyarakat 50%), BPBD (SDM 30%, Sarana dan Prasarana 20% serta Kesiapsiagaan Masyarakat 20%) dan Dinas Sosial (SDM 20%, Sarana dan Prasarana 30% serta Kesiapsiagaan Masyarakat 30%). Cara penghitungan : (%capaian x Bobot SKPD x Bobot parameter)/10 |
| 4 |
Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua |
Indeks Pembangunan Manusia |
IPM terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita)
Rumus : IPM: ?(I kesehatan) ×I pendidikan ×I pengeluaran ×100
|
| 5 |
Terwujudnya keluarga sejahtera |
Total Fertility Rate |
Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.
Rumus : TFR=(JK 15-49)/(JP 15-49) ×100%
TFR : Total Fertility Rate
JK 15-49 : Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu
JP 15-49 : Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada periode yang sama. |
| 6 |
Berkurangnya tingkat pengangguran |
Tingkat Pengangguran Terbuka |
Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengengguran. TPT = (Jumlah Pengangguran/Jumlah Angkatan Kerja)*100% |
| 7 |
Meningkatnya kewirausahaan baru |
Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan |
Penambahan jumlah pelaku kewirausahaan di DKI Jakarta setiap tahun yang mencakup pelaku wirausaha pemula dan pelaku wirausaha yang naik kelas |
| 8 |
Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat |
Indeks ketahanan pangan |
Persentase Ketersediaan Pangan selama 1 tahun dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor , apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. |
| 9 |
Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat |
Tingkat Kemiskinan |
Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. |
| 10 |
Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi |
Jumlah titik genangan banjir |
Genangan adalah peristiwa terhentinya air atau air tidak mengalir, tidak termasuk genangan yang diakibatkan oleh luapan kali. Lokasi titik genangan banjir yang berulang yaitu:
(1) Perempatan ITC Fatmawati,,
(2) Komplek Paspampres Kramat Jati,
(3) Jl.Taman Mini 1 (Simpang Garuda),
(4) Jl.D.I.Pandjaitan,
(5) Jl.Patra Raya,
(6) Jl.Letjen. S. Parman,
(7) Jl.Industri/Industri 1,
(8) Jl.Mangga Dua Raya,
(9) Jl.Boulevard Barat,
(10) Jl.Pahlawan Kalibata depan Kalibata City,
(11) Kel.Petogogan,
(12) Jl.Mayjen. Sutoyo depan UKI,
(13) Jl.Balai Pustaka,
(14) Jl.Arjuna Selatan,
(15) Jl.Plumpang Semper
Target dihitung dari banyaknya lokasi titik genangan selama 1 tahun yang terjadi kurang dari 2 jam. |
| 11 |
Meningkatnya akses sanitasi layak |
Cakupan pelayanan air bersih |
Cakupan pelayanan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM dan penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan perpipaan PDAM. Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan PDAM yaitu : Volume produksi IPA selama 1 tahun x 60 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada perkotaan) x 365 hari Penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan yang terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS). - penduduk perkotaan = 120L/hari/kapita - penduduk pedesaan = 60L/hari/kapita (SNI 19-6728.1-2002). Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data bappenas. |
| Cakupan pelayanan air limbah |
Cakupan layanan pengelolaan air limbah adalah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan ditambah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem non perpipaan. Cakupan layanan pengolahan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang yang dilayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. Asumsi cakupan pelayanan air limbah perpipaan adalah 1 Ruang Tangga terdiri dari 5 orang. Asumsi cakupan pelayanan air limbah dengan non perpipaan adalah, 1 orang = 10 m2 dan 1 kali sedot/KK = 1,5 m3. Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data Bappenas 2010-2035. |
| Persentase penurunan volume sampah di kota |
(Jumlah timbulan sampah - jumlah sampah di TPST*) / timbulan sampah x 100% |
| 12 |
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta |
Jumlah titik macet |
Jumlah titik dengan kecepatan kendaraan pada ruas jaringan Jalan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) km/jam. |
| Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public transportation Modal Share) |
Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan seluruh kendaraan (kendaraan umum dan kendaraan pribadi) di wilayah DKI Jakarta. |
| 13 |
Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota |
Persentase penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan |
Daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang bersumber dari energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan (energi baru terbarukan). Satuan dalam Mega Watt. |
| 14 |
Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat |
Jumlah backlog hunian |
Jumlah backlog hunian sebanyak 302.319 sesuai dgn hasil Kajian RP3KP DPRKP tahun 2016. |
| 15 |
Meningkatnya pertumbuhan investasi |
Realisasi Nilai Investasi |
Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM. |
| 16 |
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang |
Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana |
Selisih antara rencana dengan implementasi dibagi dengan Rencana. Rencana adalah ketentuan zonasi (sub zona, intensitas dan kegiatan) pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Implementasi rencana adalah kondisi eksisting pemanfaatan ruang di lapangan. |
| 17 |
Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur |
Indeks profesionalitas ASN |
Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu dalam suatu organisasi.
Dasar Hukum :
1. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 -2019;
2. Perpres No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017;
3. Permenpan RB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map RB Tahun 2015-2019;
4. Perka BKN No. 16 Tahun 2016 tentang Road Map RB BKN Tahun 2015-2019.
Unsur/Indikator Penilaian :
1. Gap Kompetensi;
2. Gap Kompensasi;
3. Capaian Kinerja
4. Tingkat Indisipliner
Cara Perhitungan :
IdxPro = koef(1–gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 –d Sl(inex)) +Koef(1- inDiscpl)
Sumber Data :
1. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN;
2. SIMPEG BKD;
3. Data capaian SKP dari database aplikasi eSKP/eLapkin;
4. Data Hukuman Disiplin.
|
| Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar |
Rasio Gedung pemda sesuai standa pada kondisi akhir tahun dengan kondisi awal tahun. Gedung pemda memenuhi standar adalah bangunan gedung pemda sesuai fungsi dan layak secara struktur dan ME, yang dikelompokan menjadi :
a. Bangunan gedung sederhana bertingkat paling tinggi 4 lantai yang berumur sampai dengan 25 tahun
b. Bangunan gedung tidak sederhan bertingkat lebih dair 4 tahun yang berumur sampai dengan 25 tahun |
| 18 |
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel |
Nilai / Predikat AKIP |
Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan komponen yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.
Kategori Penilaian:
(1) Nilai >90-100, predikat AA interpretasi Sangat Memuaskan
(2) Nilai >80-90, predikat A interpretasi Memuaskan
(3) Nilai >70-80, predikat BB interpretasi Sangat Baik
(4) Nilai >60-70, predikat B interpretasi Baik
(5) Nilai >50-60, predikat CC interpretasi Cukup (Memadai) |
| Indeks Kepuasan Masyarakat |
Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB.
IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM
|
| Skor EKPPD |
Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.
Kategori penilaian:
1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah
2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang
3. Skor 2 s.d. 2,99 : status tinggi
4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi
Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia |
| Opini Laporan Keuangan Daerah |
Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov Dki Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan. |
| Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah |
Layanan persandian adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan data dan informasi, meliputi : 1. Pengamanan terhadap jaringan 2. Pengamanan terhadap aplikasi 3. Pengamanan terhadap dokumentasi 4. Pengamanan terhadap fisik ruangan pimpinan 5. Implementasi sertifikat elektronik 6. Daftar infromasi yang dikecualikan dan terklasifikasi (Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian / Jumlah seluruh perangkat daerah x 100%) |
| Indeks Reformasi Birokrasi |
Indeks Reformasi Birokrasi adalah pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:
a. Mind Set
b. Penguatan pengawasan
c. Penguatan akuntabilitas
d. Penguatan kelembagaan
e. Penguatan tatalaksana
f. Penguatan sistem manajemen SDM ASN
g. Penguatan peraturan perundang-undangan
h. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Terkait dengan Tusi Biro ORB berkenaan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan terkait dengan pendampingan penyusunan dan evaluasi SOP, laporan kinerja instansi pemerintah, Anjab ABK, Evjab dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan pada Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB. |
| 19 |
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi |
Indeks E Gov |
Indeks E Gov sebagai acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah dibagi menjadi 5 dimensi sebagai talak ukur pemeringkatan. Kelima dimensi tersebut adalah dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dimensi infrastruktur, dimensi aplikasi dan dimensi perencanaan |
| 20 |
Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
IKLH = 30 % IKA + 30% IKU + 40% IKTH |
| 21 |
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
Penambahan Rasio RTH |
Penambahan Luas RTH melalui proses pengadaan tanah untuk RTH (Hutan, Taman, Makam),
selanjutnya dilakukan pembangunan terhadap RTH hutan, taman dan makam tersebut.
Hutan kota adalah kawasan yang ditutupi pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami
menyerupai hutan, tidak tertata seperti taman, dan lokasinya berada di dalam atau sekitar
perkotaan. Pembangunan Hutan adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial
pada lahan hutan yang baru dibebaskan
Taman Kota adalah sebuah ruang terbuka yang secara fungsional dan estetika merupakan sarana
kota yang dapat memperbaiki kualitas kota baik secara fisik maupun psikis. Pembangunan Taman
adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial pada lahan taman yang baru
dibebaskan
Makam adalah ruang terbuka hijau yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana. Pembangunan Makam adalah proses membangun elemen
softmaterial dan hardmaterial pada lahan makam yang baru dibebaskan.
Cara menghitung target kinerja : (luas pengadaan tanah RTH/ luas daratan DKI Jakarta) x 100% |
| 22 |
Melambatnya penurunan permukaan tanah |
Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence) |
Rata-Rata penurunan tanah berdasarkan titik pengukuran tanah yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran GPS Geodetik. |
| 23 |
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya |
Jumlah kawasan pemukiman kumuh |
Jumlah kawasan permukiman kumuh merupakan jumlah RW kumuh berdasarkan data BPS tahun 2013 sebanyak 223 RW kumuh. |
| 24 |
Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat. |
Jumlah inovasi yang layak diikutsertakan dalam lomba berskala nasional |
Jumlah inovasi daerah yang dinilai layak diikutsertakan dalam lomba inovasi berskala nasional |
| 25 |
Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya |
Indeks Demokrasi |
Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (institution of democracy). |
| 26 |
Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional |
Jumlah wisatawan |
Kumulatif Wisatawan Dalam Negeri dan Wisatawan Luar Negeri |
| 27 |
Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan |
Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru / kreatif dan inovatif |
Penyelenggaraan event seni dan budaya yang diselenggarakan dalam taraf Nasional dan Internasional |
| 28 |
Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya |
Jumlah cagar budaya yang dikonservasi |
Bangunan cagar budaya yang dikonservasi |
