| 1 |
Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial |
Indeks Kerawanan Modal Sosial (IKMS) |
Mengukur kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas organisasi kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. IKMS dibangun oleh tiga variabel yaitu keberadaan tempat ibadah, frekuensi kerja bakti, dan frekuensi pembinaan sosial. Frekuensi pembinaan sosial sendiri meliputi kegiatan karang taruna, majelis taklim, pengajian, dan kebaktian yang dilakukan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai indeks kerawanan modal sosial di suatu wilayah maka akan semakin buruk, dan semakin rendah nilai kerawanan modal sosial akan semakin bagus |
| Indeks Kerawanan Keamanan (IKA) |
Indeks parsial yang dibangun dari tiga unsur pembentuk indeks yaitu ketidakberadaan petugas keamanan, tindak pidana, dan tawuran |
| 2 |
Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional |
Jumlah wisatawan |
Kumulatif Wisatawan Dalam Negeri dan Wisatawan Luar Negeri |
| 3 |
Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
IKLH = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL) |
| 4 |
Meningkatnya budaya literasi masyarakat |
Indeks budaya literasi |
Angka yang menunjukan rata-rata dari: 1) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir; dan 2) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat. |
| 5 |
Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua |
Harapan Lama Sekolah (HLS) |
Angka yang menunjukan lamanya sekolah yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu dimasa yang akan datang |
| Angka Harapan Hidup (AHH) |
Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya |
| Pengeluaran per Kapita Disesuaikan |
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. |
| 6 |
Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur |
Indeks Profesionalitas ASN |
Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN secara kuantitatif. Dasar Hukum : 1. PermenPAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas. Unsur/Indikator Penilaian : 1. Kualifikasi dengan bobot 25%; 2. Kompetensi dengan bobot 40%; 3. Kinerja dengan bobot 30%; 4. Disiplin dengan bobot 5%. Sumber Data : 1. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN; 2. SIMPEG BKD; 3. SIM Diklat BPSDM; 4. Data capaian SKP dari database aplikasi eSKP/eLapkin; 5. Data Hukuman Disiplin. |
| 7 |
Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya |
Indeks Kebebasan Sipil |
Indeks yang terbentuk dari 4 variabel, yaitu: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi. |
| Indeks Lembaga Demokrasi |
Indeks yang terbentuk dari 5 variabel, yaitu: pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen. |
| 8 |
Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi |
Jumlah Titik Genangan Banjir |
Genangan adalah peristiwa terhentinya air atau air tidak mengalir, tidak termasuk genangan yang diakibatkan oleh luapan kali. Lokasi titik genangan banjir yang berulang yaitu: (1) Perempatan ITC Fatmawati,, (2) Komplek Paspampres Kramat Jati, (3) Jl.Taman Mini 1 (Simpang Garuda), (4) Jl.D.I.Pandjaitan, (5) Jl.Patra Raya, (6) Jl.Letjen. S. Parman, (7) Jl.Industri/Industri 1, (8) Jl.Mangga Dua Raya, (9) Jl.Boulevard Barat, (10) Jl.Pahlawan Kalibata depan Kalibata City, (11) Kel.Petogogan, (12) Jl.Mayjen. Sutoyo depan UKI, (13) Jl.Balai Pustaka, (14) Jl.Arjuna Selatan, (15) Jl.Plumpang Semper Target dihitung dari banyaknya lokasi titik genangan selama 1 tahun yang terjadi kurang dari 2 jam. |
| 9 |
Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat |
Tingkat Nilai Dimensi Interaksi dan Keberagaman |
Dimensi Interaksi dan Keberagaman merupakan salah satu pembentuk Nilai Pilar Kapasitas Inovasi pada Aspek Ekosistem Inovasi dalam Indeks Daya Saing Daerah, yang memuat proses, hasil dan implementasi inovasi daerah. Nilai Dimensi Interaksi dan Keberagaman tingkat tinggi merupakan kondisi Nilai Dimensi Interaksi dan Keberagaman pada Indeks Daya Saing Daerah lebih dari sama dengan 2,75 dengan skala 4,00. |
| 10 |
Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan |
Cakupan pelayanan air bersih |
"Cakupan pelayanan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM dan penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan perpipaan PDAM. Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA bukan jaringan PDAM yaitu : Volume produksi IPA selama 1 tahun x 60 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada perkotaan) x 365 hari Penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan yang terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS). - penduduk perkotaan = 120L/hari/kapita - penduduk pedesaan = 60L/hari/kapita (SNI 19-6728.1-2002). Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data bappenas. (Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM dan IPA bukan jaringan perpipaan PDAM dibagi proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta) dikali 100%." |
| Cakupan pelayanan air limbah |
Cakupan layanan pengelolaan air limbah adalah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem perpipaan ditambah cakupan layanan pengolahan air limbah dengan sistem non perpipaan. Cakupan layanan pengolahan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang yang dilayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. (Jumlah orang yang terlayani sarana pengelolaan air limbah Pemprov DKI Jakarta dibagi proyeksi jumlah penduduk DKI Jakarta) dikali 100% |
| Persentase penurunan volume sampah di kota |
(Jumlah timbulan sampah - jumlah sampah di TPST*) / timbulan sampah x 100% |
| 11 |
Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana |
Indeks Risiko Bencana |
Mengukur Indeks Risiko Bencana berdasarkan probabilitas spacial frekuensi dari bahaya alam X parameter sosial budaya,ekonomi,fisik dan lingkungan / pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas : 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana |
| 12 |
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif |
Penambahan Rasio RTH |
Penambahan Luas RTH melalui proses pengadaan tanah untuk RTH (Hutan, Taman, Makam), selanjutnya dilakukan pembangunan terhadap RTH hutan, taman dan makam tersebut. Hutan kota adalah kawasan yang ditutupi pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan, tidak tertata seperti taman, dan lokasinya berada di dalam atau sekitar perkotaan. Pembangunan Hutan adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial pada lahan hutan yang baru dibebaskan. Taman Kota adalah sebuah ruang terbuka yang secara fungsional dan estetika merupakan sarana kota yang dapat memperbaiki kualitas kota baik secara fisik maupun psikis. Pembangunan Taman adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial pada lahan taman yang baru dibebaskan. Makam adalah ruang terbuka hijau yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana. Pembangunan Makam adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial pada lahan makam yang baru dibebaskan. Cara menghitung target kinerja : (luas pengadaan tanah RTH/ luas daratan DKI Jakarta) x 100% |
| 13 |
Meningkatnya pelestarian warisan budaya |
Indeks pelestarian warisan budaya |
Angka yang menunjukan rata-rata dari: 1) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; 2) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; 3) Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni; dan 4) Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah. |
| 14 |
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis |
Nilai / Predikat AKIP |
Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan komponen yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Kategori Penilaian: (1) Nilai >90-100, predikat AA interpretasi Sangat Memuaskan (2) Nilai >80-90, predikat A interpretasi Memuaskan (3) Nilai >70-80, predikat BB interpretasi Sangat Baik (4) Nilai >60-70, predikat B interpretasi Baik (5) Nilai >50-60, predikat CC interpretasi Cukup (Memadai) |
| Indeks Kepuasan Masyarakat |
Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM |
| Skor EKPPD |
Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status tinggi 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020): 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia |
| Opini Laporan Keuangan Daerah |
Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov Dki Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan. |
| Persentase OPD yang telah melaksanakan 8 area perubahan reformasi birokrasi berdasarkan hasil pengukuran capaian reformasi birokrasi |
Jumlah OPD yang telah melaksanakan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dibagi total OPD dikali 100% sumber: hasil monev pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemprov DKI Jakarta |
| 15 |
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta |
Jumlah titik macet |
Jumlah titik dengan kecepatan kendaraan pada ruas jaringan Jalan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) km/jam |
| Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share). |
Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan seluruh kendaraan (kendaraan umum dan kendaraan pribadi) di wilayah DKI Jakarta. |
| 16 |
Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak |
Indeks Pembangunan Gender |
IPG menggunakan metode penghitungan yang sama dengan IPM namun turut memperhatikan ketimpangan gender. Nilai IPG didapatkan dengan membandingkan capaian IPM laki-laki dengan IPM Perempuan |
| 17 |
Melambatnya penurunan permukaan tanah |
Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence) |
Rata-Rata penurunan tanah berdasarkan titik pengukuran tanah yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran GPS Geodetik. |
| 18 |
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan secara menyeluruh |
Indeks SPBE |
Indeks SPBE merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018. |
| Indeks Keterbukaan Informasi Publik |
Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan nilai hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Nilai Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh Badan Publik diberikan dengan melihat beberapa indikator, seperti: Pengembangan Wesbsite, Pengumuman Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Informasi Publik. Penilian akhir diberikan dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut: 1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100; 2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9; 3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9; 4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan 5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9. |
| 19 |
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi, mandiri dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya |
Jumlah kawasan pemukiman kumuh |
Jumlah kawasan permukiman kumuh merupakan jumlah RW kumuh berdasarkan data BPS tahun 2013 sebanyak 223 RW kumuh. |
| 20 |
Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat |
Jumlah backlog hunian |
Jumlah backlog hunian sebanyak 302.319 sesuai dgn hasil Kajian RP3KP DPRKP tahun 2016. |
| 21 |
Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan dapat terserap dalam pasar kerja |
Tingkat Pengangguran Terbuka |
Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. TPT = (Jumlah Pengangguran/Jumlah Angkatan Kerja)*100% |
| 22 |
Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah |
Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan |
Penambahan jumlah pelaku kewirausahaan di DKI Jakarta setiap tahun yang mencakup pelaku wirausaha pemula dan pelaku wirausaha yang naik kelas |
| 23 |
Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat |
Indeks Ketahanan Pangan |
Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan. Target 2020-2022 mengacu pada realisasi IKP yang dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementan Tahun 2019 sebesar 66.87 |
| 24 |
Meningkatnya pertumbuhan investasi |
Realisasi Nilai Investasi |
Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM. |
| 25 |
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang |
Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana |
Selisih antara rencana dengan implementasi dibagi dengan Rencana. Rencana adalah ketentuan zonasi (sub zona, intensitas dan kegiatan) pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Implementasi rencana adalah kondisi eksisting pemanfaatan ruang di lapangan. |
| 26 |
Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota |
Jumlah daya penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan |
Daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang bersumber dari energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan (energi baru terbarukan). |
